Selain arah kebijakan, penyusunan kebijakan riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperhatikan arah perkembangan teknologi dalam dua dekade mendatang dengan melihat kecenderungannya selama beberapa tahun terakhir dan perkiraan dari para ahli tentang kelanjutan dari perkembangan yang terjadi sekarang. Teknologi informasi dan komunikasi pada masa mendatang akan mengarah pada teknologi dengan ciri-ciri sebagi berikut: (1) Konvergensi; (2) Miniaturisasi; (3) Embedded; (4) On Demand; (5) Grid; (6) Intelligent; (7) Wireless Internetworking; (8) Open Source; (9) Seamless Integration; dan (10) Ubiquitous.
Infrastruktur Informasi
Pengembangan infrastruktur didasarkan pada sasaran pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang berfokus pada kemampuan untuk memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sinergi antar berbagai elemen bangsa. Dalam upaya pencapaian ketiga tujuan tersebut, ketersediaan infrastruktur yang handal dan berkualitas tinggi dengan jangkauan yang luas akan dapat mendukung terciptanya sinergi antar seluruh komponen masyarakat dari berbagai daerah, lapisan, dan bidang pekerjaan. Karena demikian pentingnya peranan infrastruktur, diperlukan strategi khusus dalam perencanaan dan pengembangannya, khususnya dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara keseluruhan.
Dengan berdasar pada tujuan dan strategi pembangunan teknologi nasional, maka pengembangan infrastruktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendukung terealisasinya produk-produk teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk aplikasi maupun isi, serta mampu menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat, baik didasarkan pada geografis, tingkat pendidikan, maupun daya beli. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menyediakan sarana komunikasi yang efisien, efektif, dan berkapasitas tinggi, sehingga tidak hanya mampu mempersatukan seluruh bangsa, namun juga menyediakan sarana bagi kemajuan kegiatan perekonomian yang dapat memakmurkan bangsa.
Pembangunan infrastruktur harus pula didasarkan pada kriteria (arah dan kerangka) pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dengan sedapat mungkin bertumpu pada kemandirian bangsa dalam hal penguasaan teknologi. Di samping itu, infrastruktur yang dibangun diharapkan dalam jangka panjang mampu menyediakan landasan bagi pengembangan teknologi dan industri sampai sepuluh tahun ke depan.
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas beberapa aspek yang semuanya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat saluran akses pelanggan maupun pada tingkat backbone. Pada tingkat backbone, jaringan komunikasi harus mampu menghubungkan seluruh daerah di Indonesia sampai ke wilayah pemerintahan terkecil. Sedangkan pengembangan saluran akses pelanggan harus memungkinkan sistem akses yang murah dan memadai bagi masyarakat luas. Pemikiran ini mendasari perlunya penelitian dan pengembangan bidang jaringan informasi dan sistem telekomunikasi, teknologi akses dalam bentuk community access point, serta sistem penyiaran televisi digital.
Aspek kedua adalah pengembangan pengelolaan sumber informasi yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh komponen masyarakat. Sangat diperlukan adanya interoperabilitas sumber daya informasi yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas, sehingga mampu dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh para pemangku kepentingan di negara ini. Aspek yang terakhir adalah pengembangan perangkat keras, baik di sisi terminal maupun jaringan, yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan di Indonesia, dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan tertentu yang memudahkan proses integrasi sistem dan pengembangannya di masa depan.
Pada akhirnya perlu ditekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sendiri. Pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan pula pengembangan aplikasi dan isi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia sebagai perencana, pengembang, pengoperasi, dan pengguna teknologi. Seluruh aktivitas penelitian dan pengembangan tersebut perlu terintegrasi untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai banyak dimensi, termasuk kurang optimalnya peranan iptek dalam memacu pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dan kelancaran distribusi teknologi informasi dan komunikasi yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup dan terjangkau. Akan tetapi tidak semua kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi melalui pendekatan teknologi, karena akar permasalahannya tidak selalu terletak pada ketidakmampuan dalam mengembangkan teknologi yang sesuai, tetapi kadang lebih disebabkan oleh faktor-faktor non-teknologi, misalnya kebijakan yang tidak kondusif bagi peneliti atau industri untuk meningkatkan produktivitasnya, dan/atau kebijakan yang tidak kondusif bagi pelaku bisnis untuk menggeluti industri teknologi informasi dan komunikasi.
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi ini lebih difokuskan kepada aktualisasi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi perlu diaktualisasikan secara optimal melalui pengisian program-program pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kegiatan-kegiatan pokok yang berkesesuaian.
Disadari bahwa pendekatan permasalahan secara parsial tidak akan menuntaskan permasalahan secara utuh. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan pokok yang dirancang dalam Artikel ini akan disinkronisasikan dengan kebijakan non-teknologi yang digariskan oleh pihak-pihak lain yang terkait, demikian pula sebaliknya, sehingga terjadi kebijakan yang padu antara kebijakan teknologi dan non-teknologi dalam membangun teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Permasalahan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bersifat sangat kompleks dan mencakup kepentingan seluruh individu masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab ini harus diemban oleh semua pihak secara proporsional. Kerjasama antara seluruh pihak perlu dieratkan dan diformulasikan dalam suatu jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, efektif dan efisien, dan menganut azas kesetaraan dalam kemitraan.
Mengingat luasnya pihak yang terkait serta luasnya dampak yang ditimbulkan, maka untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematik dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu usaha untuk mengintegrasikan dan menyamakan langkah berbagai kebijakan kedalam suatu kerangka kebijakan yang menyangkut berbagai aspek, terutama yang berhubungan dengan kebijakan riset dan pengembangan infrastruktur informasi yang meliputi jaringan informasi, sistem telekomunikasi, pertukaran informasi, digital broadcasting, perangkat keras komputer, instrumen, network devices, dan community access point. Riset aplikasi perangkat lunak, meliputi sistem operasi, aplikasi, bahasa pemrograman, open source, simulasi dan komputasi. Riset kandungan informasi, meliputi repository, information sharing, creative digital, data security, dan e-services. Mengembangkan berbagai pendukung riset, seperti sumber daya manusia dan kelembagaan, meliputi berbagai penunjang riset, seperti training, pendidikan, research centre, kurikulum teknologi informasi dan komunikasi, sertifikasi, pemberdayaan software house local, business incubator dan incubator centre, seminar, publikasi, dan pembangunan ITC park/zone. Mengembangkan regulasi dan strandardisasi meliputi berbagai penunjang riset, seperti regulasi untuk menghadapi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, sistem insentif, dan standardisasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
Secara garis besar prioritas kegiatan program riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi : (a) Riset dan pengembangan telekomunikasi berbasis IP untuk masyarakat pedesaan, (b) Riset dan pengembangan penyiaran berbasis digital (digital broadcasting), (c) program kajian regulasi untuk bidang teknologi informasi, komunikasi dan broadcasting, (d) program pengembangan standardisasi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Matriks program-program tersebut diatas dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain program R&D diatas ada program prioritas lain yaitu: program difusi dan pemanfaatan Iptek teknologi informasi dan komunikasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak berbasis open source (lihat Lampiran 2), dan pogram peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi untuk Creative Digital
Infrastruktur Informasi
Pengembangan infrastruktur didasarkan pada sasaran pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang berfokus pada kemampuan untuk memacu inovasi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sinergi antar berbagai elemen bangsa. Dalam upaya pencapaian ketiga tujuan tersebut, ketersediaan infrastruktur yang handal dan berkualitas tinggi dengan jangkauan yang luas akan dapat mendukung terciptanya sinergi antar seluruh komponen masyarakat dari berbagai daerah, lapisan, dan bidang pekerjaan. Karena demikian pentingnya peranan infrastruktur, diperlukan strategi khusus dalam perencanaan dan pengembangannya, khususnya dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara keseluruhan.
Dengan berdasar pada tujuan dan strategi pembangunan teknologi nasional, maka pengembangan infrastruktur harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendukung terealisasinya produk-produk teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam bentuk aplikasi maupun isi, serta mampu menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat, baik didasarkan pada geografis, tingkat pendidikan, maupun daya beli. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menyediakan sarana komunikasi yang efisien, efektif, dan berkapasitas tinggi, sehingga tidak hanya mampu mempersatukan seluruh bangsa, namun juga menyediakan sarana bagi kemajuan kegiatan perekonomian yang dapat memakmurkan bangsa.
Pembangunan infrastruktur harus pula didasarkan pada kriteria (arah dan kerangka) pembangunan teknologi informasi dan komunikasi dengan sedapat mungkin bertumpu pada kemandirian bangsa dalam hal penguasaan teknologi. Di samping itu, infrastruktur yang dibangun diharapkan dalam jangka panjang mampu menyediakan landasan bagi pengembangan teknologi dan industri sampai sepuluh tahun ke depan.
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas beberapa aspek yang semuanya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, baik pada tingkat saluran akses pelanggan maupun pada tingkat backbone. Pada tingkat backbone, jaringan komunikasi harus mampu menghubungkan seluruh daerah di Indonesia sampai ke wilayah pemerintahan terkecil. Sedangkan pengembangan saluran akses pelanggan harus memungkinkan sistem akses yang murah dan memadai bagi masyarakat luas. Pemikiran ini mendasari perlunya penelitian dan pengembangan bidang jaringan informasi dan sistem telekomunikasi, teknologi akses dalam bentuk community access point, serta sistem penyiaran televisi digital.
Aspek kedua adalah pengembangan pengelolaan sumber informasi yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh komponen masyarakat. Sangat diperlukan adanya interoperabilitas sumber daya informasi yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas, sehingga mampu dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh para pemangku kepentingan di negara ini. Aspek yang terakhir adalah pengembangan perangkat keras, baik di sisi terminal maupun jaringan, yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan di Indonesia, dengan mengadopsi sistem terbuka dan menanamkan tingkat kecerdasan tertentu yang memudahkan proses integrasi sistem dan pengembangannya di masa depan.
Pada akhirnya perlu ditekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat berjalan sendiri. Pada saat yang bersamaan, perlu dilakukan pula pengembangan aplikasi dan isi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia sebagai perencana, pengembang, pengoperasi, dan pengguna teknologi. Seluruh aktivitas penelitian dan pengembangan tersebut perlu terintegrasi untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai banyak dimensi, termasuk kurang optimalnya peranan iptek dalam memacu pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi dan kelancaran distribusi teknologi informasi dan komunikasi yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup dan terjangkau. Akan tetapi tidak semua kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi melalui pendekatan teknologi, karena akar permasalahannya tidak selalu terletak pada ketidakmampuan dalam mengembangkan teknologi yang sesuai, tetapi kadang lebih disebabkan oleh faktor-faktor non-teknologi, misalnya kebijakan yang tidak kondusif bagi peneliti atau industri untuk meningkatkan produktivitasnya, dan/atau kebijakan yang tidak kondusif bagi pelaku bisnis untuk menggeluti industri teknologi informasi dan komunikasi.
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang teknologi informasi dan komunikasi ini lebih difokuskan kepada aktualisasi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi perlu diaktualisasikan secara optimal melalui pengisian program-program pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kegiatan-kegiatan pokok yang berkesesuaian.
Disadari bahwa pendekatan permasalahan secara parsial tidak akan menuntaskan permasalahan secara utuh. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan pokok yang dirancang dalam Artikel ini akan disinkronisasikan dengan kebijakan non-teknologi yang digariskan oleh pihak-pihak lain yang terkait, demikian pula sebaliknya, sehingga terjadi kebijakan yang padu antara kebijakan teknologi dan non-teknologi dalam membangun teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.
Permasalahan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bersifat sangat kompleks dan mencakup kepentingan seluruh individu masyarakat. Oleh sebab itu, tanggung jawab ini harus diemban oleh semua pihak secara proporsional. Kerjasama antara seluruh pihak perlu dieratkan dan diformulasikan dalam suatu jalinan kerjasama yang saling menguntungkan, efektif dan efisien, dan menganut azas kesetaraan dalam kemitraan.
Mengingat luasnya pihak yang terkait serta luasnya dampak yang ditimbulkan, maka untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematik dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu usaha untuk mengintegrasikan dan menyamakan langkah berbagai kebijakan kedalam suatu kerangka kebijakan yang menyangkut berbagai aspek, terutama yang berhubungan dengan kebijakan riset dan pengembangan infrastruktur informasi yang meliputi jaringan informasi, sistem telekomunikasi, pertukaran informasi, digital broadcasting, perangkat keras komputer, instrumen, network devices, dan community access point. Riset aplikasi perangkat lunak, meliputi sistem operasi, aplikasi, bahasa pemrograman, open source, simulasi dan komputasi. Riset kandungan informasi, meliputi repository, information sharing, creative digital, data security, dan e-services. Mengembangkan berbagai pendukung riset, seperti sumber daya manusia dan kelembagaan, meliputi berbagai penunjang riset, seperti training, pendidikan, research centre, kurikulum teknologi informasi dan komunikasi, sertifikasi, pemberdayaan software house local, business incubator dan incubator centre, seminar, publikasi, dan pembangunan ITC park/zone. Mengembangkan regulasi dan strandardisasi meliputi berbagai penunjang riset, seperti regulasi untuk menghadapi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, sistem insentif, dan standardisasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi.
Secara garis besar prioritas kegiatan program riset dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi meliputi : (a) Riset dan pengembangan telekomunikasi berbasis IP untuk masyarakat pedesaan, (b) Riset dan pengembangan penyiaran berbasis digital (digital broadcasting), (c) program kajian regulasi untuk bidang teknologi informasi, komunikasi dan broadcasting, (d) program pengembangan standardisasi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Matriks program-program tersebut diatas dapat dilihat pada Lampiran 1. Selain program R&D diatas ada program prioritas lain yaitu: program difusi dan pemanfaatan Iptek teknologi informasi dan komunikasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak berbasis open source (lihat Lampiran 2), dan pogram peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi untuk Creative Digital