Organisasi dibentuk oleh para pemimpin tertinggi yang membagi kegiatan dan menetapkan suatu hirarki para manajer yang mengatur lingkup kegiatan yang ditetapkan lebih dahulu dan yang memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Akuntansi pertanggungjawaban dipergunakan untuk mengartikan setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Dalam kaitan ini satu organisasi diumpamakan sebagai kumpulan beberapa pusat pertanggungjawaban.
Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk hirarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkat paling rendah bentuk pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lain. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi kita dapatkan dalam bentuk departemen-departemen ataupun divisi-divisi yang biasanya merupakan kumpulan beberapa unit yang lebih kecil dari organisasi tersebut ditambah dengan staff serta tenaga manajemen lainnya. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki daya tarik bagi kebanyakan pimpinan karena dapat memudahkan pelimpahan (delegasi) pengambilan keputusan, sebagai setiap manajer menengah diberi kekuasaan atas suatu bagian yang lebih kecil (sub unit) bersama-sama dengan suatu wewenang dan hal lain akuntansi pertanggungjawaban memberikan sarana-sarana dasar untuk mengadakan evaluasi atas kemampuan setiap manajer sebagai pimpinan tertinggi akan mendapatkan informasi yang kuat. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan pertanggungjawaban sampai ke pihak yang memiliki keterangan yang paling lengkap.
Pengertian akuntansi pertanggungjawaban telah banyak dibahas dalam literatur khususnya akuntansi manajemen. Beberapa pakar akuntansi lebih banyak menulis dibidang akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut di bawah ini menurut Charles T. Hongren :
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggungjawab yang bersangkutan disebut juga akuntansi keuntungan atau akuntansi kegiatan”. (1993, hlm. 307)
Menurut H.S. Hadibroto, memberikan definisi sebagai berikut :
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disesuaikan agar manajemen dapat melakukan pengawasan efisiensi untuk sesuatu bagian tertentu ataupun untuk petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap efisiensi biaya yang menjadi tanggungjawab”. (1991, hlm. 6)
Berdasarkan dari definisi di atas, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah :
Menurut H.S. Hadibroto, memberikan definisi sebagai berikut :
“Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disesuaikan agar manajemen dapat melakukan pengawasan efisiensi untuk sesuatu bagian tertentu ataupun untuk petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap efisiensi biaya yang menjadi tanggungjawab”. (1991, hlm. 6)
Berdasarkan dari definisi di atas, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah :
a. Suatu sistem akuntansi yang ada dalam suatu organisasi berfungsi sebagai alat pengawasan manajemen.
b. Suatu sistem akuntansi yang menyusun dan melaporkan pendapatan dan biaya untuk pusat pertanggungjawaban.
Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban
Akuntansi pertanggungjawaban menurut fungsinya adalah sebagai alat penilaian kinerja dan memberikan atau menghasilkan arus balik sehingga operasi diwaktu yang akan datang dapat ditingkatkan.
a. Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan
Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Jika pusat pendapatan hanya menjual produk atau jasanya kepada pihak luar perusahaan, pengukuran pendapatan dilaksanakan dengan mudah, yaitu dengan cara mengalikan kuantitas produk atau jasa yang dijual dengan harga jual yang dibebankan kepada pelanggan. Untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan, seluruh pendapatan baik yang berasal dari transaksi penjualan produk atau jasa kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan, dipakai sebagai tolok ukur kinerja pusat pendapatan.
b. Penilaian Kinerja Pusat Biaya
Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah biaya. Masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah :
1). Masalah perilaku biaya
Seringkali terdapat keracunan antara variabilitas dengan terkendalikan atau tidaknya suatu biaya. Variabilitas biaya merupakan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Sedang terkendalikan atau tidaknya biaya bersangkutan dengan hubungan biaya dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer tertentu. Anggapan bahwa biaya variabel sebagai biaya terkendali dan biaya tetap sebagai biaya tidak terkendalikan oleh manajer pusat laba adalah pandangan yang salah. Dalam menentukan terkendalikan atau tidaknya biaya, perlu dihubungkan antara biaya tertentu dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer pusat biaya tersebut.
2) Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya
Dalam hubungannya dengan pusat biaya, biaya dibagi menjadi dua : biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pusat biaya tertentu. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu pusat biaya. Dalam pengukuran kinerja pusat biaya, biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja harus berapa biaya terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut. Biaya terkendalikan adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer dengan wewenang yang dimilikinya.
3) Masalah jangka waktu
Dalam jangka panjang, semua biaya pada dasarnya dapat dikembalikan oleh manajer tertentu dalam organisasi perusahaan. Biaya kebijakan merupakan biaya terkendalikan dalam jangka pendek. Namun perlu disadari bahwa ada beberapa biaya yang memiliki tingkat terkendalikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
4) Masalah tanggungjawab ganda
Dalam pengukuran kinerja manajer pusat biaya, yang berada dibawah wewenang lebih dari satu manajer pusat biaya, digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing manajer pusat biaya yang terkait. Manajer pusat biaya penghasil jasa bertanggung jawab atas dihasilkannya jasa dengan biaya yang minimum, sedangkan manajer pusat biaya pemakai bertanggung jawab dalam meminimumkan penggunaan jasa pusat penghasil jasa.
c. Penilaian Kinerja Pusat Laba
Pusat laba adalah pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan perusahaan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Karena laba, yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kinerja pusat laba, maka laba perlu dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.
d. Penilaian Kinerja Pusat Investasi
Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang manajernya dinilai prestasinya atas dasar laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasinya. Sumber dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan biasanya terbatas, oleh karena itu manajemen harus menilai apakah laba yang dihasilkan oleh suatu divisi dan suatu perusahaan secara keseluruhan sepadan dengan investasinya. Pengukuran prestasi pusat investasi mempunyai tujuan sebagai berikut :
1) Menyediakan alat evaluasi proyek investasi masa lalu dan masa yang akan datang, baik secara individual maupun secara keseluruhan.
2) Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer divisi dan manajer kantor pusat untuk membuat keputusan investasi yang tepat bagi divisi dan perusahaan secara keseluruhan.
3) Memotivasi manager divisi agar selalu memonitor aktiva, utang dan modal divisi yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya investasi.
4) Mengukur prestasi manager pusat investasi dan mengukur prestasi divisi sebagai suatu kesatuan ekonomi.
5) Sebagai dasar pemberian insentif pada setiap manajer pusat investasi sesuai dengan prestasinya masing-masing.